Nasdem, Golkar, PDI-P, Dan Hanura Tegaskan Tetap Dukung Ahok-Djarot

JAKARTA, KOMPAS.com — Empat partai politik pengusung Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Syaiful Hidayat menegaskan tetap mendukung sepasang calon itu pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

Dukungan tetap diberikan sekalipun saat ini Ahok, sapaan Basuki, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama oleh Bareskrim Polri.

Hal itu diputuskan dalam rapat tertutup yang digelar tim sukses Ahok-Djarot di Rumah Borobudur, Jalan Borobudur Nomor 18, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (16/11/2016) sore.

Rapat tersebut diikuti perwakilan empat parpol, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Golkar, Partai Hanura, dan Partai Nasdem.

(Baca: Menko Polhukam Minta Masyarakat Hormati Proses Hukum Kasus Ahok)

Ada tiga keputusan yang dihasilkan dalam rapat tertutup tersebut. 

“Pertama bahwa partai politik pengusung yang terdiri dari empat parpol tetap kompak dan solid mendukung Basuki dan Djarot. Karena itu, tidak ada lagi keraguan dari semua parpol pendukung terkait status hukum Pak Ahok yang telah ditetapkan sebagai tersangka,” kata Sekretaris Timses Ahok-Djarot, Ace Hasan Syazdily.

Selain itu, dua keputusan lainnya, yaitu Ahok menghormati proses hukum yang tengah melekat kepadanya.

Ace menegaskan, Ahok akan bersikap kooperatif dalam menghadapi setiap panggilan yang dilayangkan.

“Ketiga, kami tim pemenangan akan tetap bekerja dan bahkan (sekalipun) Pak Ahok ditetapkan tersangka, tidak akan menyurutkan kami untuk melakukan streategi pemenangan tim pemenangan. (Bahkan) lebih semangat kalau Pak Ahok-Pak Djarot adalah pasangan terbaik yang diinginkan masyarakat Jakarta,” tandasnya.

(Baca: Jadi Tersangka, Ahok Tetap Boleh Kampanye)

Bareskrim Polri sebelumnya menetapkan Gubernur non-aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama.

Penetapan tersangka dilakukan Bareskrim Polri setelah melakukan gelar perkara terbuka terbatas di Mabes Polri, Selasa (15/11/2016). Ahok memutuskan untuk tidak mengajukan gugatan praperadilan atas kasus ini.

Kompas TV PP Muhammadiyah: Penanganan Kasus Ahok Sudah Objektif

Sumber:

http://nasional.kompas.com/read/2016/11/16/20322041/nasdem.golkar.pdi-p.dan.hanura.tegaskan.tetap.dukung.ahok-djarot

Dianggap Menghina Nabi Muhammad, Desmond Dilaporkan Ke Polisi

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP Partai Gerindra Desmond J Mahesa dilaporkan ke Bareskrim Polri.

Ia dilaporkan oleh Bambang Sri Pujo, yang mewakili Aliansi Nasional 98.

Laporan teregistrasi dengan nomor LP/1146/XI/2016/Bareskrim tertanggal 16 November 2016.

Desmond dianggap melecehkan Nabi Muhammad SAW karena pernyataan yang dilontarkannya dalam salah satu tayangan stasiun televisi swasta.

Dalam acara yang ditayangkan secara langsung itu, Desmond menyindir Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Sindiran itu terkait rencana Ahok menghadirkan ahli dari Mesir dalam gelar perkara kasus penistaan agama yang dituduhkan terhadapnya.

Menurut Bambang, Desmond menyatakan, Ahok lebih baik membangkitkan Nabi Muhammad ketimbang mendatangkan ahli dari Mesir.

“Setelah dianalisis secara hukum, pernyataan Desmond ini kami anggap lebih berbahaya, dari pernyataan Pak Ahok,” ujar Bambang, di Kantor Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (16/11/2016).

Desmond dilaporkan atas dugaan penistaan agama sebagaimana diatur dalam Pasal 156a KUHP juncto Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Bambang mengatakan, meski berseberangan dengan Ahok, seharusnya pernyataan itu tak dilontarkan Desmond.

Ia menilai, ada dua hal dalam pernyataan Desmond yang dianggap menistakan agama.

Pertama, Desmond menyinggung soal menghidupkan orang yang sudah mati.

Kedua, orang yang dimaksud adalah Rasul yang merupakan utusan Allah.

“Menurut kami, itu sangat bertentangan dengan Pasal 156 a sehingga kami, masyarakat, tidak nyaman,” kata Bambang. 

Pernyataan Desmond juga dianggap bertentangan dengan putusan Musyawarah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Dalam pandangan MUI, kata Bambang, penistaan agama salah satunya adalah mengingkari Rukun Islam dan Rukun Iman.

Menurut Bambang, sebagai orang terpelajar, seharusnya Desmond menyadari pernyataannya menyalahi ajaran agama.

“Kami anggap ini sebuah kesengajaan,” kata dia.

Update

Dihubungi terpisah,  Desmond membantah tuduhan penghinaan atas Nabi dalam sebuah acara di stasiun televisi swasta.

“Itu menghina nabinya di mana? Dalam Islam kita percaya rukun iman dan salah satunya iman kepada rasul. Mukjizat Nabi Isa salah satunya menghidupkan orang mati,” kata Desmond saat dihubungi, Rabu (16/11/2016) malam.
 
Selengkapnya baca: Desmond Bantah Pernyataannya Menghina Nabi.

Sumber:

http://nasional.kompas.com/read/2016/11/16/17384601/dianggap.menghina.nabi.muhammad.desmond.dilaporkan.ke.polisi

Politisi Demokrat I Putu Sudiartana Didakwa Terima Suap Rp 500 Juta

JAKARTA, KOMPAS.com – Politisi Partai Demokrat I Putu Sudiartana didakwa menerima suap Rp 500 juta dari pengusaha.

Suap tersebut terkait pengusahaan dana alokasi khusus (DAK) kegiatan sarana dan prasarana penunjang Provinsi Sumatera Barat, pada APBN-P 2016.

“Pemberian hadiah tersebut bertentangan dengan kewajibannya selaku anggota DPR RI, untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme,” ujar jaksa penuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Herry BS Ratna Putra, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (16/11/2016).

Awalnya, menurut dakwaan, sekitar Agustus 2015, orang kepercayaan Putu Sudiartana bernama Suhemi, menemui pihak swasta bernama Desrio Putra.

Suhemi mengaku sebagai teman Putu dan menawarkan dapat membantu pengurusan anggaran di DPR.

Selanjutnya, Suhemi minta dipertemukan dengan Kepala Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Pemukiman Provinsi Sumatera Barat, Suprapto.

Desrio Putra kemudian menjelaskan kepada Suprapto mengenai Suhemi yang dapat membantu menambah anggaran DAK dapat digunakan untuk pembangunan dan perawatan jalan di Provinsi Sumbar.

Suprapto kemudian meminta Desrio untuk menemui Indra Jaya, yang merupakan Kepala Bidang Pelaksana Jalan pada Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Pemukiman, untuk mendiskusikan masalah anggaran tersebut.

Suprapto kemudian meminta Indra Jaya untuk membuat surat pengajuan DAK yang jumlahnya sebesar Rp 530,7 miliar.

Namun, setelah menemui Putu di Gedung DPR, Suprapto meminta Indra untuk menambah permintaan anggaran menjadi Rp 620,7 miliar.

Dalam pertemuan di Gedung DPR, Putu menjanjikan bahwa anggaran yang diusulkan tidak hanya untuk pembangunan jalan, namun juga untuk pembangunan gedung dan pengadaan air bersih.

Pada Januari 2016, Indra Jaya memperkenalkan Yogan Askan sebagai pengusaha kepada Suhemi.

Dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya, Yogan meminta kepada Putu agar dapat mengupayakan penambahan anggaran DAK di Provinsi Sumbar.

Selanjutnya, pada 10 Juni 2016, di Hotel Ambhara, Blok M, Jakarta Selatan, dilakukan pertemuan antara Yogan, Putu, Suprapto, dan Indra Jaya.

Dalam pertemuan itu, Putu menjanjikan bahwa DAK yang akan disetujui minimal Rp 50 miliar. Suprapto kemudian meminta Putu agar anggaran dapat ditambah, dengan jumlah yang berkisar antara Rp 100 miliar hingga Rp 150 miliar.

Putu menyetujuinya, dan meminta agar disediakan imbalan sebesar Rp 1 miliar.

Pada 20 Juni 2016, dilakukan pertemuan di ruang rapat Dinas Prasarana Jalan, yang dihadiri oleh Yogan, Suprapto, Suhemi, Indra Jaya, Suryadi Halim alias Tando, Hamnasri Hamid, dan Johandri.

Dalam pertemuan disepakati fee untuk Putu sebesar Rp 500 juta. Uang sebesar Rp 500 juta tersebut berasal dari Yogan sebesar Rp 125 juta, Suryadi Rp 250 juta, Johandri Rp 75 juta, dan Hamid Rp 50 juta.

Penyerahan uang dilakukan secara bertahap melalui beberapa rekening kepada staf pribadi Putu yang bernama Novianti.

Atas perbuatan tersebut, Putu didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Kompas TV KPK Periksa Anggota DPR Putu Sudiartana

Sumber:

http://nasional.kompas.com/read/2016/11/16/14591401/politisi.demokrat.i.putu.sudiartana.didakwa.terima.suap.rp.500.juta

Ahok Ditetapkan Jadi Tersangka, Ini Pernyataan Bersama Sejumlah Ormas Islam

JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah organisasi kemasyarakatan berbasis Islam menyampaikan pernyataan bersama terkait penetapan Gubernur non-aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama.

Pernyataan tersebut dibacakan seusai pertemuan tertutup di Gedung Pusat Dakwah PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (16/11/2016).

Pada kesempatan tersebut, Ketua Umum PB Al Washliyah, Yusnar Yusuf Rangkuti, mengapresiasi keputusan Polri karena telah melakukan gelar perkara dengan profesional.

“Kami menyambut baik keputusan Polri terkait penetapan status tersangka terhadap Gubernur non-aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama,” ujar Yusnar.

(Baca: Ahok Tersangka, Ini Tanggapan Pelapor)

“Kami memberi apresiasi kepada Polri karena telah melakukan gelar perkara dengan profesional, integritas, dan moralitas penegakan hukum,” katanya.

Yusnar mengatakan, keputusan penetapan tersangka tersebut merupakan hasil dari proses hukum yang memenuhi rasa keadilan terhadap masyarakat.

Sebagai langkah awal, kata Yusnar, semua ormas Islam akan tetap mengawal proses hukum kasus tersebut.

“Seluruh elemen umat Islam akan tetap mengawal proses hukum agar tidak menyimpang karena kasus penistaan agama berpotensi mengancam perpecahan bangsa,” kata dia.

(Baca: Polisi Gerak Cepat Periksa Saksi Terkait Kasus Ahok)

Turut hadir dalam pembacaan pernyataan bersama ini di antaranya tokoh Muhammadiyah Din Syamsuddin, Ketua PP Muhammadiyah Hajriyanto Thohari, dan Ketua PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak.

Sumber:

http://nasional.kompas.com/read/2016/11/16/16385201/ahok.ditetapkan.jadi.tersangka.ini.pernyataan.bersama.sejumlah.ormas.islam

Kasus Ahok, Fadli Zon Nilai Polri Telah Adil Walau Bertele-tele

JAKARTA, KOMPAS.com – Waki Ketua DPR Fadli Zon menyatakan, penetapan tersangka terhadap Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sudah sesuai dengan prinsip keadilan hukum.

“Itu sudah mewakili keadilan masyarakat. Saya rasa ini tidak perlu bertele-tele seperti sekarang, karena sudah ada yurispridensinya,” kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/11/2016).

Ia juga menyatakan sudah ada banyak ahli yang menyatakan bahwa pernyataan Ahok di hadapan warga Kepulauan Seribu merupakan penistaan agama.

Apalagi, kata Fadli, Majelis Ulama Indonesia juga telah menyatakan hal tersebut.

Karena itu, Fadli mengimbau agar proses peradilan tidak berlangsung gaduh. Sebab dengan adanya penetapan tersangka dari Polri ini, masyarakat sudah terpenuhi rasa keadilannya dan membuat situasi politik menjadi kondusif.

“Masyarakat cukup lega dengan adanya rasa keadilan hukum dalam proses ini dan jangan sampai ada rekayasa-rekayasa lagi. Jangan ada ruang dan celah dari yurispridensi yang ada,” tutur Fadli.

Bareskrim Polri menetapkan Ahok sebagai tersangka, setelah melakukan gelar perkara terbuka terbatas di Mabes Polri sejak kemarin, Selasa (15/11/2016).

Ahok ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Pasal 156 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

(Baca: Bareskrim Tetapkan Ahok sebagai Tersangka Penistaan Agama)

Kompas TV Ahok Jadi Tersangka Kasus Penistaan Agama

Sumber:

http://nasional.kompas.com/read/2016/11/16/13531781/kasus.ahok.fadli.zon.nilai.polri.telah.adil.walau.bertele-tele